Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE Sampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2016


*Tahun 2016 BPK memberikan opini WTP Kepada Pemkab Humbahas

Doloksanggul-Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE sampaikan nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2016, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (4/9).

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menyerahkan nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2016 kepada Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit, A.Md.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit AMd itu dihadiri Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, Wakil Ketua DPRD Humbahas Jimmy T Purba dan Marsono Simamora, Sekdakab Saul Situmorang SE MSi, Ketua PN Tarutung Hendra Utama Sotardodo SH, Pabung 0210/TU  Mayor Junaedi T, Kasat Binmas Polres Humbahas AKP Jamal Sitorus, Wakil Ketua TP PKK Ny Tiur Mariati Saut Parlindungan Simamora, Ketua DWP Ny Betty Saul Situmorang dan lainnya.

Dalam rapat paripurna itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE mengatakan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu daerah otonom, hingga saat ini telah berusia 14 (empat belas) tahun. Dalam kurun waktu tersebut, kita dapat melihat  bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dimulai dari proses penetapan pondasi hingga penataan pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga secara bertahap visi dan misi pembangunan yang kita tetapkan akan dapat terwujud secara berkesinambungan.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berorientasi pada visi pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk itu, dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2016,  telah kita tetapkan skala prioritas pembangunan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan peningkatan karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa. Kita mengharapkan  bahwa   kelima   sektor  ini  akan  dapat  berfungsi   sebagai  motor penggerak dalam membangun perekonomian masyarakat dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai sektor pendukung.  Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat telah diaplikasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan kerangka kebijakan publik yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2016, kita telah berupaya mengimplementasikan kerangka kebijakan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan dengan  mempedomani ketentuan yang berlaku.

Penyampaian  rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 ini adalah merupakan amanat undang-undang. Dalam Pasal 320 undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Menindaklanjuti ketentuan itu, pada tanggal 13 Juni 2017, kami telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran setiap SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan masuk akal dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Hal tersebut ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1)     Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

2)     Mengoptimalkan belanja langsung untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan sebagainya;

3)     Melakukan efisiensi anggaran secara selektif terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa lainnya.

Maka selama tahun anggaran 2016, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tertib administrasi dan perbaikan-perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2016 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 18.a/LHP/XVIII.MDN/05/2017 tanggal 18 mei 2017. Menurut opini BPK, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yakni peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2016.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menjelaskan, untuk mengetahui bagaimana hubungan dan perbandingan APBD dengan realisasi anggaran setelah perubahan APBD tahun anggaran 2016, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2016. Jumlah APBD dari sisi pendapatan, anggaran pendapatan sebesar Rp901.015.181.113,00 (sembilan ratus satu  milyar lima belas juta seratus delapan puluh satu  ribu seratus tiga belas rupiah), terealisasi sebesar Rp891.952.070.182,94 (delapan ratus sembilan puluh satu  milyar sembilan ratus lima puluh dua  juta tujuh puluh  ribu seratus delapan puluh dua  rupiah sembilan puluh empat sen), yakni realisasi mencapai 98,99%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2015, realisasi ini bertambah sebesar Rp117.687.985.784,72 (seratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh  juta sembilan ratus delapan puluh lima  ribu tujuh ratus delapan puluh empat  rupiah tujuh puluh dua sen)  atau meningkat sebesar 15,20%.

Sedangkan realisasi APBD dari sisi belanja, anggaran belanja sebesar Rp1.028.707.457.415,89 (satu  trilyun dua puluh delapan  milyar tujuh ratus tujuh  juta empat ratus lima puluh tujuh  ribu empat ratus lima belas rupiah delapan puluh sembilan sen), belanja terealisasi sebesar Rp881.820.451.787,00 (delapan ratus delapan puluh satu  milyar delapan ratus dua puluh  juta empat ratus lima puluh satu  ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh  rupiah), yakni realisasi mencapai 85,72%. Bila dibandingkan dengan realisasi APBD tahun anggaran 2015, realisasi ini bertambah sebesar Rp109.521.789.780,00 (seratus sembilan  milyar lima ratus dua puluh satu  juta tujuh ratus delapan puluh sembilan  ribu tujuh ratus delapan puluh  rupiah)  atau meningkat sebesar  14,18%.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan, dianggarkan dan terealisasi 100% dari anggaran tersebut sebesar Rp127.692.276.302,89 (seratus dua puluh tujuh  milyar enam ratus sembilan puluh dua  juta dua ratus tujuh puluh enam  ribu tiga ratus dua  rupiah delapan puluh sembilan sen), sehingga jumlah realisasi pembiayaan neto pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp127.692.276.302,89.00 (seratus dua puluh tujuh  milyar enam ratus sembilan puluh dua  juta dua ratus tujuh puluh enam  ribu tiga ratus dua  rupiah delapan puluh sembilan sen)

Selanjutnya perkenankan kami untuk menjelaskan realisasi pos-pos pendapatan daerah sebagai berikut. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar  Rp42.096.841.516,94 (empat puluh dua  milyar sembilan puluh enam  juta delapan ratus empat puluh satu  ribu lima ratus enam belas rupiah sembilan puluh empat sen) atau mencapai 95,67% dari anggaran sebesar Rp44.000.703.967,00 (empat puluh empat  milyar tujuh ratus tiga  ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).  Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp6.859.035.948,72 (enam  milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh lima  ribu sembilan ratus empat puluh delapan  rupiah tujuh puluh dua sen) atau naik sebesar 19,46% dari realisasi tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp35.237.805.568,22 (tiga puluh lima  milyar dua ratus tiga puluh tujuh  juta delapan ratus lima  ribu lima ratus enam puluh delapan  rupiah dua puluh dua sen).

Rincian realisasi PAD tersebut adalah meliputi:

  1. Realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp6.003.690.342,00 (enam  milyar tiga  juta enam ratus sembilan puluh  ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau 122,24% dari anggaran sebesar Rp4.911.468.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan  ribu  rupiah);
  2. Pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar Rp5.607.611.482,00 (lima milyar enam ratus tujuh  juta enam ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)  atau terealisasi 124,02% dari anggaran sebesar Rp4.521.464.695,00. (empat  milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat  ribu enam ratus sembilan puluh lima  rupiah).
  3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar  Rp4.078.837.313,00 (empat  milyar tujuh puluh delapan  juta delapan ratus tiga puluh tujuh  ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.078.837.313,00 (empat  milyar tujuh puluh delapan  juta delapan ratus tiga puluh tujuh  ribu tiga ratus tiga belas rupiah)  dan;
  4. Lain-lain PAD yang sah sebesar  Rp26.406.702.373,94 (dua puluh enam  milyar empat ratus enam  juta tujuh ratus dua  ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen) atau mencapai 86,61% dari anggaran sebesar Rp30.488.933.959,00 (tiga puluh  milyar empat ratus delapan puluh delapan  juta sembilan ratus tiga puluh tiga  ribu sembilan ratus lima puluh sembilan  rupiah).

Realisasi pendapatan transfer dalam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp757.245.082.666,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh  milyar dua ratus empat puluh lima  juta delapan puluh dua  ribu enam ratus enam puluh enam  rupiah) yang mencapai 99,66% dari jumlah anggaran sebesar Rp759.860.849.108,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan  milyar delapan ratus enam puluh  juta delapan ratus empat puluh sembilan  ribu seratus delapan rupiah)  yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp717.140.754.486,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar seratus empat puluh  juta tujuh ratus lima puluh empat  ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan transfer pemerintah daerah lainnya (pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi) sebesar Rp35.104.328.180,00 (tiga puluh lima  milyar seratus empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh  rupiah). Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp92.610.146.000,00 (sembilan puluh dua  milyar enam ratus sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) yakni mencapai 95,32% dari jumlah anggaran sebesar Rp97.153.628.038,00 (sembilan puluh tujuh  milyar seratus lima puluh tiga  juta enam ratus dua puluh delapan  ribu tiga puluh delapan  rupiah).

Selanjutnya penjelasan tentang realisasi pos-pos belanja daerah adalah sebagai berikut. Jumlah realisasi belanja sebesar Rp881.820.451.787,00 (delapan ratus delapan puluh satu  milyar delapan ratus dua puluh  juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh  rupiah), adalah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial terealisasi sebesar Rp655.514.773.665,00 (enam ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima  rupiah)  atau mencapai 88,75% dari jumlah anggaran sebesar Rp738.621.982.215,39 (tujuh ratus tiga puluh delapan  milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua  ribu dua ratus lima belas rupiah tiga puluh sembilan sen).

Belanja operasi ini terdiri dari :

  1. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp411.362.906.213,00 (empat ratus sebelas milyar tiga ratus enam puluh dua  juta sembilan ratus enam  ribu dua ratus tiga belas rupiah); yaitu mencapai 87,68% dari jumlah anggaran sebesar Rp469.163.013.407,39 (empat ratus enam puluh sembilan  milyar seratus enam puluh tiga  juta tiga belas ribu empat ratus tujuh  rupiah tiga puluh sembilan sen). Realisasi belanja pegawai tahun 2016 adalah mencapai  46,65% dari realisasi belanja APBD;
  2. Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp134.119.226.815,00 (seratus tiga puluh empat  milyar seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh enam  ribu delapan ratus lima belas rupiah) yaitu mencapai 85,82% dari jumlah anggaran sebesar Rp156.278.637.294,00 (seratus lima puluh enam  milyar dua ratus tujuh puluh delapan  juta enam ratus tiga puluh tujuh  ribu dua ratus sembilan puluh empat  rupiah );
  3. Belanja hibah terealisasi sebesar Rp864.919.200,00 (delapan ratus enam puluh empat  juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus  rupiah) yaitu mencapai 26,40% dari jumlah anggaran sebesar Rp3.275.628.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan  ribu  rupiah);
  4. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp3.611.850.000,00 (tiga  milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh  ribu  rupiah) yaitu mencapai 86,01% dari jumlah anggaran sebesar Rp4.199.558.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan  juta lima ratus lima puluh delapan ribu  rupiah);

Sedangkan belanja bantuan keuangan dalam bentuk alokasi dana desa (ADD) dan dana desa terealisasi sebesar Rp105.555.871.437,00 (seratus lima  milyar lima ratus lima puluh lima  juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yaitu mencapai 99,86% dari jumlah anggaran sebesar Rp105.705.145.514,00 (seratus lima milyar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh lima  ribu lima ratus empat belas rupiah).

Belanja modal terealisasi sebesar Rp223.630.077.622,00 (dua ratus dua puluh tiga  milyar enam ratus tiga puluh  juta tujuh puluh tujuh  ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yakni mencapai 78,37% dari jumlah anggaran sebesar Rp285.363.407.514,50 (dua ratus delapan puluh lima  milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh  ribu lima ratus empat belas rupiah lima puluh sen). Realisasi belanja modal dalam tahun anggaran 2016 mencapai 25,36% dari total realisasi belanja APBD, yang terdiri dari :

  1. Belanja tanah terealisasi sebesar Rp139.613.800,00 (seratus tiga puluh sembilan  juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), yakni mencapai 14,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp962.000.000,00  (sembilan ratus enam puluh dua  juta rupiah);
  2. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp42.079.415.761,00 (empat puluh dua  milyar tujuh puluh sembilan  juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yakni mencapai 83,82% dari jumlah anggaran sebesar Rp50.201.724.023,00 (lima puluh  milyar dua ratus satu  juta tujuh ratus dua puluh empat  ribu dua puluh tiga rupiah);
  3. Belanja bangunan dan gedung terealisasi sebesar Rp46.825.041.097,00  (empat puluh enam  milyar delapan ratus dua puluh lima  juta empat puluh satu  ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yakni mencapai 87,61% dari jumlah anggaran sebesar Rp53.448.669.137,00 (lima puluh tiga  milyar empat ratus empat puluh delapan  juta enam ratus enam puluh sembilan  ribu seratus tiga puluh tujuh  rupiah);
  4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp130.184.562.864,00 (seratus tiga puluh  milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua  ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) atau mencapai 78% dari anggaran sebesar Rp166.911.813.187,50 (seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tujuh  rupiah lima puluh sen);
  5. Belanja aset tetap lainnya, yaitu belanja untuk pengadaan buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, hewan, ternak dan tumbuhan, terealisasi sebesar Rp4.401.444.100,00 (empat  milyar empat ratus satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus  rupiah), yakni hanya mencapai 31,80% dari jumlah anggaran sebesar Rp13.839.201.167,00 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan  juta dua ratus satu  ribu seratus enam puluh tujuh  rupiah).

Belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp2.675.600.500,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima  juta enam ratus  ribu lima ratus  rupiah), yakni mencapai 56,66% dari jumlah anggaran sebesar Rp4.722.067.686,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh dua  juta enam puluh tujuh  ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Belanja ini merupakan belanja dalam bentuk pemberian bantuan antara lain bantuan musibah kebakaran rumah, bantuan korban bencana gempa, tanah longsor, bencana alam, angin putting beliung, perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi dan tembok penahan dalam kondisi tanggap darurat.

Dengan mengetahui perhitungan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan neto, maka jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp137.823.894.698,83 (seratus tiga puluh tujuh  milyar delapan ratus dua puluh tiga  juta delapan ratus sembilan puluh empat  ribu enam ratus sembilan puluh delapan  rupiah delapan puluh tiga sen).

”Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang masih perlu kita sempurnakan lagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga hasil yang dapat dirasakan benar-benar memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Untuk itu, kedepan kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan melibatkan seluruh stakeholder agar  dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan percepatan pembangunan di semua sektor dapat kita wujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh angota dewan yang terhormat atas  kerjasama yang baik selama ini, dimana peran serta dewan yang terhormat telah membawa peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan kemasyarakatan. Ke depan kami sangat mengharapkan peran serta bapak/ibu anggota dewan yang terhormat untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang kita cintai ini.  Kerjasama yang telah terbina selama ini kiranya dapat terpelihara dan ditingkatkan lagi.

Demikianlah nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 kami sampaikan dalam sidang paripurna dewan yang terhormat ini, kiranya rancangan peraturan daerah ini dapat dibahas bersama dan disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Tuhan yang maha kuasa membimbing dan melindungi kita dalam melaksanakan tugas dan  pengabdian kita serta diberi kekuatan lahir dan bathin dalam mewujudkan berbagai kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang” tambah Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE. (rhs/Diskominfo)

Sekdakab Humbahas Saul Situmorang SE MSi, Kasat Binmas Polres Humbahas AKP Jamal Sitorus, Ketua PN Tarutung Hendra Utama Sotardodo SH dan Pabung 0210/TU Mayor Junaedi T hadir dalam rapat paripurna nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2016.

Wakil Ketua TP PKK Ny Tiur Mariati Saut Parlindungan Simamora, Ketua DWP Ny Betty Saul Situmorang dan lainnya hadir dalam acara nota pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2016